Legal Enforcement of Local Election through Legal Sociology Approaches

Authors

  • Wagianto UIN Raden Intan Lampung, Indonesia Author

DOI:

https://doi.org/10.61841/88bk2x52

Keywords:

law enforcement, legal sociology approach, local election deception

Abstract

Law enforcement in solving problems can be done with two approaches, namely litigation approach and non-litigation approach. It is chosen in order to fulfill the certainty and sense of legal justice in the community. One legal problem is the election dispute as happened in Lampung Province. This dispute is caused by allegations of fraud starting from the pre-campaign, the campaign period, the voting period, and the reporting period to the Lampung Province KPU. This study aimed to find the cause of the election dispute and its resolution with a sociological approach. This research was juridical by looking at facts in the field and then analyzed using descriptive analysis. There were several causes of the election dispute in Lampung, among others: (1). There was a cheating practice committed by one of the participants in the election or the winner of the election in Lampung according to the party that lost the election. (2). There was a presumption that there has been a practice of political money carried out by one of the pairs of governer candidate and vice governer candidate. There is an effort to enforce the law through a normative approach by 2 (two) pairs of governer candidate by submitting claims to the General Election Commison (KPU) even though there has been an act of resolution by KPU, but there are other parties two governer dan vice governer pairs were not satisfied and continue the resolution efforts to the Constitutional Court. Efforts to uphold the law through the approach of legal sociology was approaching the disputing parties with KPU mediation, Lampung Provincial government officials, religious leaders, and traditional leaders in Lampung in order to achieve peace.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Ali Z. (2012). Sosiologi Hukum, penerbit Sinar Grafika,7th edition, Jakarta.

2. Detik.(2019).https://m.detik.com/news/berita/d-4583207/gubernur-lampung-arinal-djunaidi-resmi-dilantik-

jokowi accesed in 15 July 2019 in 13.30 WIB

3. Departemen Agama. (1993). Al-Qur’an dan terjemahnya. Bandung: Diponegoro.

4. Kosasih A. (2018). Perkembangan Pelaksanaan Pilkada Secara Demokratis.

5. Rahardjo S. (2000). Wajah Hukum Di Era Reformasi, PT. Citra Aditya, Bandung, 2000.

6. Rahmadi T. (2010). Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, PT. Rajagrafindo, Jakarta.

7. Ritzer G, Googman DJ. (2005). Theori Sosiologi Modern, Prenanda Media, Jakarta, 2005.

8. Samuddin R. (2013). Fiqih Demokrasi, Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik.

9. Singodimedjo K. 1978. Masalah Kedaulatan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978). Riadi M. (2017). Pengertian dan Tahapan Pemecahan Masalah, http://www.kajianpustaka.com, (accesed in 25 April 2017, 22:12 WIB).

10. Sjadzali M. (1993). Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. Jakarta: UI Press.

11. Sodikin. (2015). Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam, in Ahkam, (Vol. XV, No. 1, Januari 2015).

12. Soekanto S. (2010). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT. Rajagrafindo, Jakarta.

13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah:

14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;

15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

17. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

18. Utsman S. (2009). Dasar-Dasar Sosiologi Hukum. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

19. Yusdianto. (2010). Identifikasi Penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelenggaraan, Jurnal vol II Nomor 2.

20. Zoelva H. (2013). Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi, in Jurnal Konstitusi, (Volume 10, Nomor 3)

21. Komisi Pemilihan Umum. (2015). Majalah Suara Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Downloads

Published

31.10.2020

How to Cite

Wagianto. (2020). Legal Enforcement of Local Election through Legal Sociology Approaches. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(8), 1480-1486. https://doi.org/10.61841/88bk2x52